Ketua PUSKOMINFO INDONESIA DPD Riau Minta Kapolda Riau Evaluasi Jajaran di Ditreskrimsus Polda Riau dan Polsek Kampar Kiri

Ketua PUSKOMINFO INDONESIA DPD Riau Minta Kapolda Riau Evaluasi Jajaran di Ditreskrimsus Polda Riau dan Polsek Kampar Kiri

Pekanbaru, Ketua Puskominfo Indonesia DPD Riau meminta Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal,S.I.K.,M.H. untuk mengevaluasi jajarannya di Ditreskrimsus Polda Riau dan Polsek Kampar Kiri terkait penangkapan dan proses penyidikan kasus penyelewengan bahan bakar bersubsidi (BBM) di SPBU nomor 13.284.626 di Kampar Kiri. Achmad Muchtar selaku Ketua Puskominfo Indonesia meragukan profesionalitas kinerja Ditreskrimsus Polda Riau dalam menangani kasus SPBU 13.284.626 milik PT. Riau Bahtera Karya Sejahtera.

Ini berawal dari penangkapan 4 orang tersangka oleh Unit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau (10/1). Pada tanggal 11 januari 2024 pagi Muchtar di Hubungi anggota medianya meminta Nomer Handphone Kapolsek Kampar Kiri untuk konfirmasi berita penangkapan di SPBU. Setelah mendengarkan keterangan anggotanya muchtar menghubungi anggota polsek Kampar kiri guna mendapatkan informasi namun anggota Polsek menjawab tidak tahu. Kapolsek Kampar Kiri Kompol M Daud ketika di konfirmasi melalui pesan Whatsapp dan sambungan telpon tidak merespon. AKP Supriadi selaku Kanit Reskrim dihubungi pun memberikan jawaban bahwa ia tidak tahu siapa yang menangkap, “ Langsung aja ke polda bang saya tidak tahu “ucapnya.

Rabu (12/1) Muchtar bersama kabiro media BuserBhayangkara mendatangi Mapolda Riau dan bertemu dengan Keluarga supir (SW) (MS) beserta 2 orang pengacaranya. Dalam pertemuan itu kami mananyakan langsung kronologi dan proses yang mereka alami, lihat dan  dengar. Keterangan keluarga tersangka mereka heran dengan proses yang dialami tersangka, orang ditangkap namun yang di tahan 2 orang supir saja.

Kesokan harinya (13/1) kami mendapat informasi bahwa 2 orang operator SPBU telah pulang ke rumah pada sabtu dinihari, tim media berusaha mengkonfirmasi ke berbagai pihak namun tidak membuahkan hasil.

Karena merasa belum cukup bahan dalam penulisan berita yang akan di tulis, selasa (16/1)  Muchtar kembali mendatangi Mapolda Riau untuk mengkonfirmasi kepada Ditreskrimsus Polda Riau.  Kombes Nasriadi sedang tidak ada di tempat sewaktu kami ke kantornya dan penyidik dari Unit I Subdit IV juga tidak ada keterangan dari anggota di kantor.

Salah satu pengacara tersangka ketika diwawancarai menerangkan Bahwa ada kejanggalan dalam proses penyidikan. “  Proses BAP terkesan penyidik mengarahkan tersangka SW untuk mengikuti alur cerita yang penyidik buat dan terkesan memaksa untuk tidak membawa pihak managemen SPBU juga keterangan yang menyangkut operator Dodi dan Putri yang telah dilepaskan oleh penyidik. Seluruh isi BAP sudah terkonsep, BAP dilaksanakan pada senin 16-01-2024 namun dalam ketikan berkas BAP penyidik membuat seolah olah BAP dibuat terjadi tanggal 10-01-2024 Pukul 22.00 WIB. Ini jelas ada kejanggalan “. Terang pengacara tersangka.

Setelah mendapatkan keterangan dari Pengacara tersangka Muchtar kembali mendatangi kantor Ditreskrimsus Polda .“ Bisa saya meminta nomor kontak Pak Dir pak, untuk konfirmasi berita?. Atau nomor kontak salah satu penyidik Unit 1 Subdit IV pak ?” pinta Muchtar ke seorang anggota kepolisiaan yang ada di tempat. “Besok aja datang kesini lagi pak, orangnya sedang keluar.” Jawab anggota itu.

Kabid humas kami hubungi beliau sedang zoom lalu kami diarahkan untuk menjumpai Kassubbid Penmas Pak Bob. Melaluli telpon pak Bob setelah di konfirmasi mengatakan bahwa hal yang kami konfirmasikan itu wewenang Pimpinan pak muchtar.

Ketua Puskominfo Indonesia DPD Riau (Muchtar) terkejut ketika melihat Handphone selularnya  muncul Link berita tentang pemberitaan penangkapan  di SPBU sudah terbit di salah satu media online pekanbaru  pukul 10.00 WIB (17/1).  Dari isi berita di dalamnya sangat berbeda sekali dengan berita yang sedang di tulisnya.

“Yang saya ketahui penangkapan ada 4 orang namun dalam keterangan Kombes Nasriadi pada pemberitaan beberapa media online ditulis 2 orang yang ditangkap”. Gumamnya.

“Penulisan tempat kejadian perkaranya pun ada perbedaan” ucapnya kepada beberapa wartawan medianya.

Karena banyaknya perbedaan isi berita Muchtar mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Riau (Kombes Hery Murwono) kembali (21/1). Dalam percakapan whatsapp Kombes Heri Murwono mengarahkan untuk konfirmasi langsung ke Ditreskrimsus atau ke Kombes Nasriadi selaku Dirreskrimsus Polda Riau.,

“Saya heran, untuk mengkonfirmasi berita ini saja kok susah sekali berkomunikasi kepada pihak terkait.  Kami berpendapat alangkah baiknya setiap akan menaikan berita, kita selalu konfirmasi kepada pihak terkait supaya berimbangnya berita yang diterbitkan sesuai slogan media kami “ MEDIA COUNTER HOAX”. Ungkap Muchtar.

“Patut di duga proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Krimsus Polda Riau bermasalah, salah satu contohnya keterangan barang bukti uang sebesar Rp 730.000,-  keterangan dari tersangka MA itu  tidak ada dan istri MA bilang  tidak ada. Bahkan keterangan NIAP (Nomor Induk Agen Pertamina) “SPBU 13.28426” yang di buat oleh penyidik dalam surat perintah penangkapan (Sp.Kap), surat perintah penahanan  (Sprin-Han), SPDP serta keterangan Dir.Reskrimsus kepada beberapa media online itu salah. Seharusnya  SPBU  Nomor “13.284.626“ , Kesalahan dalam data nomor SPBU tersebut maka bisa dipastikan tidak terdaftar di Data Pertamina.”.  “ Ini Operasi tangkap tangan (OTT) loh !!! “Tegas Muchtar .

“OBJEK nya jelas yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh anggota krimsus Polda Riau di SPBU 13.284.626”. “Management SPBU harus diperiksa dan di proses oleh Penyidik, tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada penyelewengan apabila MANAGEMENT SPBU menjalankan  kegiatan sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan”.

“Proses perkara ini harus dilakukan secara Objektif, sesuai rangkaian  perkara yang kami ketahui.”  Beber Muchtar Ketua Puskominfo Indonesia DPD Riau.

Pihak keluarga Sopir SW dan MA merasa penyidik melakukan tebang pilih dalam proses penyidikan. Fakta dilapangan bahwa masyarakat tidak berani bermain ,  Karena pihak Managemen SPBU mengizinkan paktek pelansiran BBM bersubsidi bisa terjadi. Informasi dari beberapa orang masyarakat tempatan yang juga ikut melansir mereka membayar kepada pihak SPBU. Pihak SPBU pun menyuruh mereka membuat Grup Whatsapp khusus para pelangsir guna mempermudah komukasi jika ada informasi, serta untuk mengatur antrian dalam pengisian Solar bersubsidi.  “Kami ingin keadilan” , Ucap keluarga supir.

Selasa (23/1)Kombes nasriadi di  konfirmasi melalui pesan whatsapp menanyakan tentang penangkapan di SPBU Lipat Kain Selatan tersebut tidak merespon.

Seperti diketahui banyaknya pemberitaan pemberitaan mengenai dugaan penyelewangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di riau namun pihak kepolisian sepertinya kurang respon. Pihak polsek Kampar kiri pernah dikonfirmasi melalui surat namun surat tidak dibalas. Kami berpendapat mereka selaku aparat penegak hukum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alangkah herannya , malah pihak Polsek Kampar kiri melakukan wawancara dengan pihak SPBU dan para pelansir seolah olah menggiring opini tidak adanya kegiatan pelansiran tersebut. Vidio tersebut mereka share pada media sosial.

“Saya berharap Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal,S.I.K.,M.H dapat mengevaluasi jajarannya, bagaimana kami bisa memberikan Informasi jika komunikasi kami dibatasi? Mereka seharusnya bersyukur diberikan informasi dari kami para wartawan. Dan dalam menjalankan tugas Jurnalistik kami juga turut menjaga KAMTIBMAS tanpa menyembunyikan fakta dan data.” Ujarnya.

(TIM Investigasi)